Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia dari masa ke masa

Perjalanan panjang undang-undang pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan kita telah mengalami pasang surut mulai dari Indonesia merdeka hingga saat ini (2022).

Dalam sejarahnya Undang-undang pemerintahan daerah telah berubah beberapa kali yang mana masing-masing memiliki karakteristik dan dimensi pengaturan yang berbeda-beda diseusaikan dengan kondisi pada saat peraturan tersebut dibentuk. Untuk lebih mudah memahami perbandingan dari masing-masing undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, berikut kami rangkum dalam matriks interaksi dimensi agar mudah dipahami.

Matriks perbandingan antara UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dimensi perbandingan	UU 5/1974	UU 22/1999	UU 32/2004	UU 23/2014
Dasar filosofi	keseragaman atau uniformitas dalam kesatuan	Keanekaragaman dalam kesatuan	Keanekaragaman dalam kesatuan	keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembagian satuan pemerintahan	pendekatan tingkatan (level approach), ada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.	Pendekatan besaran dan isi ekonomi (size and content) ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonom terbatas dan ada yang otonominya luas	Pendekatan besaran dan isi ekonomi (size and content) ada daerah besar dan daerah kecil yang masing-masing mandiri, ada daerah dengan isi otonom terbatas dan ada yang otonominya luas	pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya.
Fungsi utama pemerintah daerah	promotor pembangunan,	Pemberi pelayanan masyarakat	Pemberi pelayanan masyarakat	melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah daerah	seimbang antara desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan pada semua tingkatan	Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah	Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah	Desentralisasi terbatas, pada daerah provinsi, dan luas pada daerah kab/kota dan luas provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintah
Pola otonomi		A- simetris	A- Simetris	Asimetris
Model organisasi pemerintahan	Model Efisiensi Structural (Structural Efficiency Model)	Local domesttic model	Local domestic model	local specific
Unsur pemerintah daerah	kepala daerah dan DPRD	Kepala daerah dan perangkat daerah	Kepala daerah dan perangkat	Kepala daerah dan perangkat
Mekanisme transfer keuangan	Penyerahan Urusan Pemerintahan Dengan Prinsip Otonomi Yang Nyata	Pengaturan dilakukan dengan kewenangan, isi keuangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom terbatas sedang isi kewenangan daerah kab/kot luas (general competence principle)	Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan yang didalamnya terkandung adanya aktivitas, hak wewenang, kewajiban dan tanggunga jawab	menganut prinsip money follow functions. Tidak menggunakan pendekatan kewenangan melainkan pendekatan urusan yang didalamnya terkandung adanya aktivitas, hak wewenang, kewajiban dan tanggunga jawab
Unsur pemda yang memegang peranan dominan		Badan legislatif daerah (legislative heavy)	Menggunakan prinsip check and balances antara pemda dan DPRD	Menggunakan prinsip check and balances antara pemda dan DPRD
Pola pemberian dana anggaran	Pola “Fungsi Mengikuti Uang” (Function Follow Money)	Uang mengikuti fungsi (money follow function)	Uang mengikuti fungsi (money follow function)	Uang mengikuti fungsi (money follow function)
Sistem kepegawaian	Sistem Terintegrasi (Integrated System)	Sistem terpisah (seperated system)	Mixed system dan memadukan anatara integrated system dengan separated system	Mixed system dan memadukan anatara integrated system dengan separated system
Sistem pertanggung jawaban pemerintahan	Sistem Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Bersifat Vertikal Ke Atas	Kesamping kepada DPRD	Kepada konstituen: pusat laporan ke DPRD ke rakyat informasi	Kepada konstituen: pusat laporan ke DPRD ke rakyat informasi
Sistem pengelolaan keuangan antar asas pemerintahan	Pengelolaan Keuangan Antar Asas Dijadikan Satu Dalam APB	Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas	Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas	Dikelola secara terpisah untuk masing masing asas
Kedudukan kecamatan	Kecamatan Adalah Pelaksana Asas Dekonsentrasi, Sedangkan Camat Berkedudukan Sebagai Kepala Wilayah	Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah	Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah	Sebagai lingkungan kerja perangkat daerah
Kedudukan camat	sebagai kepala Wilayah Administrasi	Sebagai perangkat daerah	Sebagai perangkat daerah	Sebagai perangkat daerah
Kedudukan desa		Relatif mandiri	Relatif mandiri	Relatif mandiri
Pertanggungjawaban desa		Kepada rakyat melalui BPD	Tidak diatur secara khusus dalam uu, diatur dalam perda berdasarkan PP	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.